Kameranusantara - Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan menyusul terdeteksinya 118 titik panas di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas lahan yang terbakar di dua provinsi tersebut mencapai 1.267 hektare.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan, dari total 118 titik panas yang terdeteksi, sebanyak 72 hotspot berada di wilayah Kalteng, sementara 46 lainnya berada di Kalbar.
Berdasarkan data BNPB, luas lahan yang terbakar di Kalbar mencapai 528 hektare dan di Kalteng sekitar 739 hektare. Meski demikian, upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim di lapangan. Di Kalbar, sebanyak 354 hektare telah berhasil dipadamkan, sedangkan di Kalteng luas lahan yang berhasil dipadamkan mencapai 459 hektare.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersama unsur terkait terus bergerak melakukan penanganan dan tidak membiarkan karhutla berkembang tanpa kendali. Pemantauan titik panas menjadi salah satu bagian penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini dan menentukan langkah penanganan secara cepat.
BNPB juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanggulangan bencana untuk memastikan titik-titik kebakaran mendapatkan penanganan. Upaya tersebut penting mengingat karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Saat ini, kualitas udara di Kalbar dilaporkan berada dalam kategori berbahaya dengan jarak pandang di bawah satu kilometer. Sementara di Kalteng, kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dengan jarak pandang sekitar 2,8 kilometer.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, penguatan pemantauan, pemadaman, pencegahan, serta kesadaran masyarakat menjadi bagian penting untuk menekan risiko kebakaran semakin meluas.
Langkah cepat BNPB dan unsur terkait menjadi bukti bahwa pemerintah terus hadir dalam menghadapi ancaman karhutla. Dengan koordinasi yang semakin kuat dan respons yang terukur, penanganan diharapkan dapat terus menekan luas wilayah terdampak sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan asap.(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!