BATAM, kameranusantara.id – Puluhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, terpaksa menghentikan sementara kegiatan operasionalnya. Penghentian layanan ini disebut terjadi karena dana operasional yang bersumber dari APBN belum masuk ke rekening masing-masing SPPG.
Koordinator MBG Batam, Defri Fernaldi, mengatakan penghentian operasional mulai berlaku pada Senin (8/6/2026). Menurutnya, dapur-dapur MBG yang belum menerima alokasi dana tidak diperkenankan menjalankan kegiatan maupun menggunakan dana talangan dari mitra.
Ia menjelaskan, operasional SPPG baru dapat kembali berjalan setelah anggaran masuk ke virtual account (VA) yang telah disiapkan untuk masing-masing satuan layanan.
Berdasarkan data sementara, sedikitnya 55 dapur MBG di berbagai kecamatan di Batam terdampak penghentian sementara tersebut. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Batam Kota dan Sagulung, disusul Batu Aji, Sei Beduk, Lubuk Baja, Bengkong, Batu Ampar, hingga Belakang Padang.
Pihak pengelola menerima informasi bahwa proses penambahan dana atau top up dari tim keuangan bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Dengan demikian, layanan MBG diharapkan dapat kembali beroperasi setelah dana diterima.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah adanya penghentian atau hambatan penyaluran dana program MBG secara nasional. Ia menegaskan pencairan dana telah dilakukan sejak Jumat (5/6/2026) dan terus berlanjut pada awal pekan ini.
Menurut Nanik, sebagian informasi yang beredar terkait kendala pendanaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Senada dengan itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan dana untuk sejumlah SPPG yang sebelumnya menjadi perhatian telah masuk ke rekening penerima.
Meski demikian, penghentian operasional puluhan dapur MBG di Batam menunjukkan masih adanya tantangan dalam proses distribusi anggaran di daerah. Para pengelola berharap pencairan dana dapat segera tuntas agar layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat kembali berjalan normal. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!