Kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen penting negara untuk melindungi rakyat dan menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Saya memandang bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," ungkap Presiden Prabowo, Rabu (20/5/2026).
Menurut Prabowo, APBN juga menjadi sarana utama pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat sekaligus pedoman arah pembangunan nasional di masa mendatang.
"Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita," terang Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menyoroti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi negara yang lahir dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan.
Ia menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan besar para pendahulu bangsa selama ratusan tahun perjuangan.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memaparkan sejumlah indikator utama dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun 2027 berada di kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen sampai 14,80 persen dari PDB dengan defisit pembiayaan sekitar 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB.
Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Momen tersebut sekaligus mencatat sejarah karena Prabowo menjadi Presiden RI pertama yang secara langsung menyampaikan pendahuluan RAPBN, termasuk kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri 451 anggota DPR RI sehingga memenuhi kuorum.
Selain penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027, rapat juga membahas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 serta pandangan fraksi-fraksi terhadap RUU perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!