Jakarta, Kameranusantara.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang masih berlangsung hingga saat ini.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bahlil juga menguraikan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia belum mampu membangun industri LPG domestik secara optimal.
"Saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Dari 8,6 juta ton itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton yang produksinya dalam negeri, selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Menurut Bahlil, tingginya impor LPG tersebut sudah berlangsung sejak lama, terutama sejak pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG. Sejak saat itu, kebutuhan masyarakat terhadap LPG meningkat signifikan, sementara kapasitas produksi dalam negeri tidak mampu mengimbangi lonjakan konsumsi.
Ia menambahkan, salah satu kendala utama dalam pengembangan industri LPG nasional adalah keterbatasan bahan baku. LPG sendiri dihasilkan dari komponen propana dan butana (C3 dan C4), yang produksinya di dalam negeri masih tergolong rendah.
"Saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Salah satu problem kita di Indonesia kenapa tidak bisa membangun industri LPG adalah bahan baku LPG itu C3, C4, dan itu produksi kita tidak terlalu banyak," ujarnya.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah saat ini tengah mencari berbagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Salah satu opsi yang dikaji adalah pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah sebagai substitusi LPG. Program ini sebelumnya telah didorong sebagai solusi alternatif, mengingat Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah meskipun implementasinya belum berjalan optimal.
"Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batu bara low calorie. Itu salah satu alternatif," ujar Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif energi, khususnya untuk sektor tertentu yang memungkinkan penggunaan gas terkompresi.
Menurut Bahlil, opsi CNG masih dalam tahap pembahasan lanjutan dan akan segera difinalisasi sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional.
"Alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita dorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," tuturnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!