Didesak mundur keluar dari Board of Peace, Istana ajak MUI berdialog

Pemerintah menyatakan akan membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul permintaan agar Indonesia mundur dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan siap memberikan penjelasan secara terbuka.

“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/1/2026).

Menurutnya, keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi. Pemerintah menilai forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyuarakan sikap Indonesia di level internasional, terutama terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog dan menyampaikan pandangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya,” kata dia.

Terkait kewajiban iuran keanggotaan, Prasetyo menyebut hal itu sebagai konsekuensi komitmen Indonesia dalam forum internasional. “Itu bagian dari komitmen,” ujarnya singkat.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP di sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Di sisi lain, MUI menyatakan keberatan atas langkah tersebut. Wakil Ketua Umum MUI, M Cholil Nafis, menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum yang digagas Presiden AS tidak tepat. Ia menyoroti kehadiran Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan.

MUI juga mempertanyakan kewajiban iuran keanggotaan serta menilai BoP berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme. Forum tersebut dikhawatirkan menghadirkan “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan dan tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa yang masih berada di bawah pendudukan.

Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjernihkan perbedaan pandangan dan memastikan langkah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta dukungan terhadap perjuangan Palestina.(kls)