Kameranusantara – DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendorong agar nilai keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan berjalan seiring dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila perlu diwujudkan secara nyata melalui kebijakan pemerintah, pengelolaan anggaran, serta penyusunan peraturan daerah.
Pandangan tersebut disampaikannya setelah mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Gedung Odah Etam, Samarinda, pada 1 Oktober 2026.
Hasanuddin menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi final dan alat pemersatu bangsa. Namun, pengamalan Pancasila tidak cukup hanya melalui pemahaman terhadap dasar negara, melainkan harus tercermin dalam tindakan dan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Kalimantan Timur, prinsip keadilan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. Pembangunan perlu memperhatikan pemerataan pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, serta kesempatan ekonomi di berbagai wilayah.
DPRD Kaltim memiliki peran dalam mendorong penerapan prinsip tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan dapat dibahas dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Hasanuddin juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengingatkan agar daerah tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan ibu kota baru, tetapi turut mengambil peran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kebijakan terkait IKN dinilai perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan evaluasi bersama. Langkah ini diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi daerah untuk berkontribusi dalam pembangunan sekaligus memperoleh manfaat yang seimbang.
Di sisi lain, penguatan nilai Pancasila juga perlu disertai peningkatan pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan identitas bangsa. Hasanuddin mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan menuntut masyarakat untuk semakin kritis dalam menerima informasi, terutama yang berpotensi memicu polarisasi.
Pendidikan kebangsaan dan pemahaman sejarah dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama terhadap masa depan daerah dan bangsa.
DPRD Kaltim berharap nilai keadilan sosial dapat menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam menentukan prioritas program dan penggunaan anggaran. Dengan perencanaan yang terarah serta koordinasi antarpemangku kepentingan, pembangunan di Kalimantan Timur diharapkan semakin inklusif dan mampu memberikan manfaat yang lebih merata.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!