Gubernur DKI: Dana Mengendap Akan Cair untuk Proyek Pembangunan Jakarta

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan bahwa dana yang masih tersimpan milik Pemprov DKI Jakarta senilai Rp14,6 triliun akan dimanfaatkan untuk membayar berbagai proyek pembangunan ibu kota menjelang akhir tahun ini.

“Itu betul 1000 persen (dana mengendap), bukan 100 persen lagi, 1000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Itulah yang kita persiapkan untuk pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini,” ujar Pramono saat ditemui di wilayah Jakarta Pusat pada Rabu.

Ia memberikan contoh bahwa di penghujung tahun 2023, dana yang masih mengendap di bank mencapai kurang lebih Rp16 triliun, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.

Menurutnya, dana tersebut tentu akan dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta guna melakukan pembayaran atas pembangunan-pembangunan di wilayah Jakarta.

“Bahkan, Pemprov DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer,” kata Pramono.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena hingga saat ini, penerimaan pajak di Jakarta telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pramono menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki Jakarta agar menjadi kota yang semakin nyaman dan aman bagi seluruh warga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritisi lambannya proses realisasi belanja dari pemerintah daerah, yang berdampak pada tertahannya dana sebesar Rp234 triliun di rekening bank hingga akhir September 2025.

Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah simpanan tertinggi, mencapai Rp14,6 triliun.

Purbaya menekankan bahwa persoalan bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada lambatnya pelaksanaan di tingkat daerah.

Ia juga menambahkan bahwa minimnya penyerapan anggaran menyebabkan dana milik pemda terus tertahan di bank.

“Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” tutur Purbaya.

Oleh karena itu, Purbaya menyerukan agar pemerintah daerah segera mempercepat proses belanja, agar dana tersebut benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.