Jakarta, kameranusantara.id - Pemimpin Senior Hamas, Khaled Meshal, dengan tegas menolak usulan pelucutan senjata dan intervensi asing di wilayah Gaza, Palestina. Dalam konferensi yang berlangsung di Doha pada Minggu (8/2), Meshal menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap perlawanan dan senjatanya adalah hal yang tidak dapat diterima oleh Hamas. "Selama ada pendudukan, maka akan ada perlawanan. Perlawanan adalah hak bangsa-bangsa di bawah pendudukan," ujar Meshal, menekankan pentingnya perlawanan sebagai kebanggaan nasional.
Pernyataan Meshal muncul di tengah pembentukan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Awalnya, BoP difokuskan untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi pasca-perang di Gaza. Namun, perluasan mandat dewan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa BoP dapat menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Trump meluncurkan BoP di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, yang dihadiri oleh pemimpin dan pejabat dari hampir 24 negara. Selain itu, Trump juga membentuk Gaza Executive Board, sebuah panel penasihat yang melibatkan tokoh internasional seperti utusan AS Steve Witkoff, Jared Kushner, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Meshal mendesak agar BoP mengadopsi pendekatan yang seimbang untuk memungkinkan rekonstruksi Gaza dan memastikan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya. Namun, ia menegaskan bahwa Hamas tidak akan menerima pemerintahan asing di wilayah Palestina. "Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau kembalinya mandat dalam bentuk apa pun," kata Meshal. (kls)
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat Palestina adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. "Gaza adalah milik rakyat Gaza dan milik Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," pungkasnya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!