Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah Indonesia memastikan isu perluasan pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel akan menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa keprihatinan Indonesia atas kebijakan Israel tersebut sebelumnya telah ditegaskan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (18/2).
“Dalam pertemuan BoP, isu itu tentu akan kembali dibahas,” ujar Nabyl di Jakarta, Kamis.
Menurut Kemlu, Indonesia menilai langkah Israel menetapkan wilayah pendudukan di Tepi Barat sebagai “tanah negara” berpotensi memperburuk situasi dan menjauhkan peluang terwujudnya solusi dua negara. Jika kebijakan tersebut terus berlanjut, prospek perdamaian dinilai kian sulit dicapai.
Sikap tegas Indonesia juga tercermin dalam pernyataan bersama yang dirilis melalui media sosial resmi Kemlu. Dalam dokumen itu, Sugiono bersama para menteri luar negeri dari Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab mengecam keputusan Israel tersebut.
Mereka menilai kebijakan itu sebagai eskalasi serius yang mempercepat pembangunan permukiman ilegal, perampasan lahan, serta memperkuat kontrol sepihak Israel atas wilayah Palestina. Langkah tersebut juga dinilai bertentangan dengan pendapat hukum Mahkamah Internasional yang menyatakan perubahan status hukum, demografi, maupun karakter wilayah Palestina tidak sah secara hukum internasional.
Selain isu Tepi Barat, Indonesia juga akan menekankan pentingnya sinergi antara BoP dan Dewan Keamanan PBB dalam mendorong stabilitas di Jalur Gaza. Sugiono menilai kedua lembaga memiliki mandat yang saling melengkapi dan tidak boleh berjalan dengan arah kebijakan yang bertentangan.
Pertemuan tingkat kepala negara anggota BoP di Washington DC akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. Forum tersebut menjadi pertemuan perdana sejak Piagam Dewan Perdamaian ditandatangani pada 22 Januari 2026, dan dipandang sebagai momentum penting dalam merumuskan langkah konkret menuju perdamaian Palestina.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!