Jawab Tuntutan Mahasiswa, M. Qodari: Penerima Manfaat MBG Nyata, Pemerintah Siap Evaluasi

JAKARTA, kameranusantara.id – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan yang diminta dihentikan dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

Menurutnya, setiap program berskala nasional akan menghadapi tantangan saat diterapkan di lapangan. Karena itu, pemerintah memilih melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola daripada menghentikan program yang manfaatnya sudah dirasakan masyarakat.

"Program tetap berjalan, sementara tata kelolanya terus diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran," ujar Qodari.

Sebagai bagian dari proses penataan, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan.

Namun, penghentian sementara itu tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan. Pemerintah memastikan kelompok penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar, tetap memperoleh layanan gizi sebagaimana mestinya.

Qodari menjelaskan evaluasi yang sedang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari sasaran penerima manfaat, kondisi operasional dapur MBG, kualitas makanan bergizi yang disalurkan, hingga tata kelola kerja sama dengan penyedia layanan dan vendor lokal.

Selain meningkatkan kualitas layanan, pemerintah juga menemukan peluang efisiensi anggaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penyesuaian skema insentif SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap lokasi, menggantikan sistem pembayaran yang seragam.

Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan tanpa mengurangi manfaat yang diterima masyarakat.

Pemerintah menegaskan seluruh langkah evaluasi dan penataan yang dilakukan bertujuan memperkuat keberlanjutan Program MBG agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam jangka panjang. (kls)