KPK Perluas Penyelidikan Dugaan Jual-Beli Jabatan, Bupati Pati Jadi Sorotan

kameranusantara - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam penyelidikan terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan praktik jual-beli jabatan yang tidak hanya terjadi di tingkat perangkat desa, tetapi kemungkinan juga menjalar ke level jabatan yang lebih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Asep, dugaan ini awalnya timbul dari keberhasilan OTT yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, di mana Sudewo bersama beberapa orang lainnya diamankan. Penyelidikan awal menemukan barter uang dalam pengisian jabatan perangkat desa dengan nilai hingga ratusan juta rupiah—meskipun hal itu masih dalam tahap asumsi yang akan didalami lebih jauh.

Asep menekankan bahwa meskipun perangkat desa memiliki penghasilan yang relatif kecil, praktik pemaksaan dan permintaan uang tetap terjadi dalam proses rekrutmen jabatan tersebut. “Kalau yang kecil saja terjadi dugaan jual-beli, bisa jadi ada indikasi serupa pada tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sejak operasi tersebut, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa, dan membawa Sudewo beserta tujuh orang lainnya ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Selain Sudewo, tiga kepala desa juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Selain dugaan jual-beli jabatan, Sudewo sebelumnya juga disebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yang menunjukkan kompleksitas masalah hukum yang kini dihadapinya.

Penyidikan oleh KPK hingga kini masih berlangsung. Penyidik menyatakan akan terus menggali bukti untuk menentukan sejauh mana praktik perjudian jabatan ini telah melibatkan jaringan yang lebih luas di luar lingkungan desa, demi memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan menyeluruh.