Kameranusantara.id - Kantor Staf Presiden (KSP) ikut memperkuat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan mengajak masyarakat melaporkan setiap dugaan kecurangan maupun pelanggaran melalui layanan pengaduan KSP Mendekat.
Kepala KSP Dudung Abdurachman menegaskan pelaksanaan SPMB perlu diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk KSP, guna meminimalisir praktik kecurangan dan penyimpangan yang berpotensi terjadi.
“Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan mendorong seluruh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, untuk terus memperkuat koordinasi, membangun mekanisme pengawasan responsif, memastikan keterbukaan informasi publik, serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB. Sekarang di KSP ada KSP Mendekat,” kata Dudung dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis.
Baca juga: Tekankan mitigasi, Kejagung: Jangan ada kecurangan di SPMB 2026/2027
Menurut Dudung, masyarakat dapat menyampaikan langsung berbagai keluhan maupun persoalan, termasuk dugaan kecurangan dan penyimpangan selama pelaksanaan SPMB 2026/2027 melalui layanan pengaduan KSP Mendekat.
Pihaknya memastikan setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaiannya dari sisi KSP.
“KSP ada KSP Mendekat dengan nomor WA (WhatsApp) 0811-4198-88 (atau hubungi) 0811-1933-3888,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga mengapresiasi keterlibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga berbagai pihak terkait dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPMB 2026/2027.
Baca juga: Peta sekolah dan keadilan kota
Menurutnya, keterlibatan lintas pihak menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
"Saya ingin menegaskan bahwa pengawasan yang kuat bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi untuk membangun kepatuhan, menjaga keadilan, dan melindungi hak masyarakat," ujar Dudung.
Ia menambahkan, SPMB bukan sekadar program biasa, melainkan bagian dari transformasi tata kelola layanan publik di bidang pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat,” kata Kepala KSP Dudung Abdurachman. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!