Jakarta, kameranusantara.id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai daerah prioritas dalam program pemulihan pascabencana di Sumatra. Penetapan ini didasarkan pada tingkat kerusakan dan dampak bencana yang dinilai paling berat dibanding wilayah terdampak lainnya. “Dari seluruh daerah yang terdampak, kondisi paling serius memang terjadi di Aceh Tamiang,” ujar Tito di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1/2026).
Tito menjelaskan, bencana di Sumatra memengaruhi sedikitnya 52 kabupaten dan kota yang tersebar di tiga provinsi. Sebagian besar wilayah tersebut, kata dia, sudah mulai menunjukkan perkembangan positif. Namun di Provinsi Aceh, masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan penanganan lebih intensif. Ia menyebut tujuh kabupaten di Aceh yang masih membutuhkan perhatian khusus, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
Menurut Tito, faktor geografis menjadi penyebab utama parahnya dampak bencana di Aceh Tamiang. Wilayah ini berada di area cekungan dan dikelilingi daerah dengan kontur lebih tinggi, sehingga aliran air dari kawasan sekitar terakumulasi dan menyebabkan genangan luas. “Posisi Aceh Tamiang seperti mangkuk, sehingga air dari daerah yang lebih tinggi masuk dan tertahan di wilayah tersebut,” jelasnya.
Ia menegaskan, indikator pemulihan tidak hanya diukur dari surutnya banjir atau perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kembalinya fungsi pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemulihan, kata Tito, ditandai dengan berjalannya kembali layanan pemerintahan serta menggeliatnya kegiatan ekonomi, seperti pasar, warung, restoran, hingga sektor perhotelan.
Tito mengakui bahwa dua pekan lalu kondisi tersebut belum terlihat di Aceh Tamiang. Namun, dalam kunjungan terbarunya, ia mulai melihat tanda-tanda awal pemulihan meski masih terbatas. “Sebagian warung sudah mulai buka dan kantor pemerintahan mulai dibersihkan, tetapi ini masih jauh dari cukup karena dampaknya sangat luas,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah pusat memperkuat dukungan personel dan sumber daya. Salah satunya dengan mengerahkan 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pembersihan kantor pemerintahan, pemulihan layanan publik, serta pendampingan bagi aparat daerah yang terdampak bencana. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!