Menjaga Akal Sehat Publik di Tengah Tragedi Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andre Yunu

Jakarta,Kameranusantara.id - Peristiwa kekerasan selalu menyisakan luka, bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi nurani publik. Ketika seseorang diserang dengan cara yang brutal seperti penyiraman cairan yang diduga air keras, rasa empati dan keprihatinan menjadi reaksi yang wajar. Namun dalam situasi seperti ini, masyarakat juga dihadapkan pada tantangan lain yang tidak kalah berbahaya, yakni derasnya spekulasi dan penggiringan opini yang belum tentu berdasar pada fakta. Jika emosi mengalahkan akal sehat, tragedi yang seharusnya mendorong solidaritas justru bisa berubah menjadi alat untuk menebar kecurigaan dan memperkeruh kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Peristiwa yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus terjadi pada Kamis malam, 12 Maret 2026, di kawasan Jakarta. Andrie Yunus yang dikenal sebagai Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) diserang oleh dua orang tak dikenal yang diduga menyiramkan cairan berbahaya kepadanya. Serangan tersebut terjadi setelah ia menghadiri kegiatan rekaman siniar di kantor YLBHI sebelum akhirnya dalam perjalanan pulang ia diserang oleh pelaku yang berboncengan sepeda motor. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar dan segera mendapatkan penanganan medis. Pemerintah melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam serta mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap warga negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara profesional, transparan, dan tuntas oleh aparat penegak hukum agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Dalam situasi seperti ini, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi pegangan publik. Pertama, fakta yang tersedia hingga saat ini menunjukkan bahwa pelaku masih dalam proses penyelidikan dan belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, setiap dugaan yang diarahkan kepada kelompok atau institusi tertentu tanpa dasar bukti yang jelas merupakan spekulasi yang berpotensi menyesatkan. Kedua, pemerintah secara terbuka telah menyatakan sikap mengecam kekerasan serta mendorong penegakan hukum secara transparan. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen untuk memastikan keadilan bagi korban. Ketiga, menjaga objektivitas dalam membaca sebuah peristiwa adalah kunci agar proses hukum dapat berjalan tanpa tekanan opini yang prematur.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ruang publik sering muncul berbagai dugaan, termasuk upaya mengaitkan peristiwa ini dengan institusi tertentu seperti TNI. Namun hingga saat ini tidak ada fakta resmi yang menunjukkan keterlibatan pihak tersebut dalam kejadian ini. Mengarahkan tuduhan kepada sebuah institusi tanpa bukti justru berisiko menciptakan stigma dan memperkeruh suasana kebangsaan. Dalam negara hukum, penentuan siapa pelaku bukan ditentukan oleh spekulasi di media sosial, melainkan melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang sah. Oleh karena itu, sikap yang paling bijak adalah memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan menunggu hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, tragedi yang menimpa Andrie Yunus seharusnya menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap siapa pun tidak boleh ditoleransi dalam kehidupan demokrasi. Namun di saat yang sama, keadilan juga menuntut kita untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa dasar fakta yang jelas. Publik perlu menjaga empati terhadap korban sekaligus menjaga kejernihan berpikir agar tidak terjebak dalam arus opini yang dapat memecah kepercayaan terhadap institusi negara. Dengan menempatkan fakta di atas spekulasi dan hukum di atas prasangka, masyarakat dapat bersama-sama memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan tragedi seperti ini tidak dijadikan alat untuk menggiring opini yang menyesatkan.