Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menargetkan proyek strategis itu dapat rampung pada Desember 2027.
Gibran menyampaikan bahwa pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif merupakan bagian penting dari pengawalan pembentukan pusat kelembagaan negara di ibu kota baru Indonesia.
“Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027, guna memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan,” kata Gibran.
Peninjauan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional. Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menargetkan Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat. Di dalamnya terdapat Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai wujud prinsip kedaulatan rakyat.
"Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif,” katanya.
Selain gedung sidang paripurna, kawasan tersebut juga dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta berbagai fasilitas pendukung guna menunjang proses legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga meninjau rencana pembangunan kawasan yudikatif yang akan menampung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Setiap gedung dirancang dengan filosofi tersendiri, seperti empat pilar pada MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada MK yang merepresentasikan nilai spiritual serta sinergi para hakim, dan tujuh pilar pada KY sebagai simbol peran pengawasan hakim agung.
“Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang," kata Cakra.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!