JAKARTA, kameranusantara.id— Pemerintah belum memiliki rencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Penanganan saat ini dinilai masih dapat dilakukan melalui koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah memperkuat penanganan karhutla dengan menambah personel maupun peralatan di lapangan.
"Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bombing, termasuk APD dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan. Dan hari ini penambahan personel dari tiga batalyon sudah beroperasi," ujar Prasetyo, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, pemerintah memilih memperkuat koordinasi yang sudah ada daripada membentuk struktur satgas baru. Penanganan dilakukan secara bersama dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah.
" Sama-sama kita keroyok," katanya.
Pemerintah pusat juga membagi tanggung jawab penanganan berdasarkan wilayah untuk mempercepat respons terhadap kebakaran. Sejumlah pejabat tingkat menteri diberikan perhatian khusus terhadap wilayah tertentu, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kepala Staf Angkatan Darat juga mendapat tanggung jawab untuk memantau salah satu wilayah penanganan karhutla.
Prasetyo menegaskan pembagian tersebut bukan berarti pejabat hanya bertanggung jawab atas satu wilayah. Langkah itu dimaksudkan agar setiap kawasan memiliki pejabat yang memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan karhutla.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap koordinasi dan respons di lapangan dapat berlangsung lebih cepat, sementara tambahan personel dan peralatan terus diarahkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!