Jakarta, Kameranusantara.site - Pemerintah menyatakan bahwa narasi ‘Indonesia Cemas’ yang ramai disebarkan di media sosial akhir-akhir ini terbukti tidak memiliki fondasi data yang valid.
Sejumlah kalangan menilai bahwa narasi tersebut hanya bersandar pada sentimen emosional, tanpa dukungan literasi data yang memadai.
Ironisnya, isu provokatif tanpa basis fakta itu justru mencuat di tengah upaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan hasil nyata dan solusi konkret untuk masyarakat.
Aksi unjuk rasa bertema ‘Aksi Serentak’ yang digagas oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), dan direncanakan berlangsung pada 25–28 Juli 2025, menjadi sorotan tajam berbagai pihak.
Surat instruksi aksi tersebut, yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyuarakan bahwa bangsa tengah berada dalam kondisi krisis, serta menyatakan bahwa kebijakan pemerintah kian menjauh dari aspirasi rakyat.
Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menyoroti penggunaan tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas, #IndonesiaMakinGelap, #IndonesiaTergadaikan, #TolakRUUKUHAP, #JusticeForTomLembong, dan #JasMerahFadliZonk di media sosial. Ia menilai bahwa fenomena tersebut menggambarkan adanya polarisasi politik yang dapat mengaburkan semangat intelektualisme di kalangan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa seharusnya berpijak pada data dan kajian. Bukan menjadi corong kepentingan elite tertentu yang belum bisa move on dari hasil Pilpres,” ungkapnya.
Hasan menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki fase optimisme, ditandai dengan terbentuknya pemerintahan baru yang sah, kuat, dan demokratis.
Ia menilai bahwa ketika negara membutuhkan kestabilan serta kolaborasi lintas sektor, munculnya narasi pesimistis tanpa argumen rasional hanya akan menimbulkan kebingungan publik.
Senada dengan itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai bahwa aksi-aksi seperti ini sering dijadikan celah oleh kelompok yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusional.
“Kita sudah sering melihat pola ini: narasi krisis diciptakan, massa diajak turun ke jalan, lalu muncul wacana delegitimasi pemerintah,” katanya.
“Ini bukan murni gerakan moral mahasiswa, tapi agenda politik berkedok idealisme,” tegas Habib Syakur.
Peneliti dari Center for Inclusive Engagement (CIE), Muhammad Chaerul, menyampaikan bahwa seharusnya BEM SI mengambil peran sebagai mitra kritis yang bersifat konstruktif, bukan justru menjadi pengganggu dalam proses demokrasi.
Menurutnya, dalam masa kepemimpinan Prabowo-Gibran, diperlukan dukungan moral dan sosial demi menjamin kelanjutan pembangunan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa pihaknya akan terus membuka ruang terhadap kritik yang bersifat membangun, namun menolak segala bentuk agitasi yang berpotensi menyesatkan publik.
Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi cemas, melainkan sedang bekerja dengan pendekatan berbasis data, solusi nyata, dan visi pembangunan yang terarah demi mewujudkan masa depan bangsa yang inklusif, adil, dan berdaulat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!