Kameranusantara – Polemik terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perbedaan pandangan di antara partai politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan urgensi pembahasan lanjutan di DPR, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana menjajaki komunikasi dengan fraksi-fraksi lain.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyampaikan pandangannya di Bogor, Sabtu (24/10/2026). Ia mempertanyakan agenda yang hendak dibahas di DPR setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Menurut Ahmad Ali, rencana pembahasan lanjutan perlu memiliki dasar dan tujuan yang jelas agar proses politik tidak kehilangan fokus.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa komunikasi lintas fraksi dimaksudkan untuk mengetahui pandangan dan sikap partai lain sebelum menentukan langkah berikutnya. PKS juga belum mengambil keputusan mengenai kemungkinan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat.
Perbedaan sikap tersebut memperlihatkan bahwa partai politik dapat memiliki pendekatan berbeda dalam merespons aspirasi masyarakat. Namun, setiap langkah yang ditempuh melalui DPR tetap perlu mengikuti tata tertib, kewenangan kelembagaan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam perkara ini, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan. Mahkamah juga menjelaskan batas kewenangannya dalam menilai persoalan persyaratan pencalonan. Dengan demikian, amar putusan perlu dibaca sesuai pertimbangan hukum yang mendasarinya.
Wakil Presiden Gibran sebelumnya menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses yang berlangsung di MK. Ia juga menegaskan akan tetap berfokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung pelaksanaan program pemerintahan.
Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil komunikasi antarfraksi dan keputusan yang diambil sesuai mekanisme parlemen. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti informasi dari sumber tepercaya serta membedakan fakta, pendapat politik, dan keputusan hukum.(*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!