Jakarta, kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat Islam ke Istana Negara untuk menjelaskan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden memaparkan secara langsung latar belakang kebijakan pemerintah sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang terkait keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya bagi rakyat Palestina.
Menurut Sugiono, Presiden menjelaskan kondisi geopolitik dan ekonomi global yang menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah diplomasi tersebut. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan Indonesia tetap konsisten mendukung solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan menuju perdamaian.
“Yang ingin kita capai adalah situasi damai di Gaza, damai di Palestina, dan pada akhirnya kemerdekaan serta kedaulatan Palestina,” ujar Sugiono.
Pertemuan itu juga membahas kemungkinan kontribusi Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas di lapangan, termasuk opsi pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza. Namun, menurut Sugiono, berbagai aspek teknis masih dibahas oleh negara-negara yang tergabung dalam BoP karena kondisi di kawasan tersebut masih tergolong rapuh.
Ia menambahkan bahwa beberapa negara anggota juga telah menyepakati langkah bersama untuk merespons berbagai serangan yang berpotensi mengganggu proses perdamaian. Pernyataan bersama atau joint statement dikeluarkan untuk mengecam tindakan yang dinilai dapat merusak upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
Dukungan Ormas Islam
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa para pimpinan organisasi Islam memahami arah kebijakan pemerintah setelah menerima penjelasan langsung dari Presiden.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 16 pimpinan ormas Islam, sejumlah kiai sepuh, serta pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah.
Menurut Yahya, secara prinsip seluruh peserta pertemuan sepakat bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi dan nilai dasar bangsa Indonesia.
“Menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah prinsip yang harus dijalankan. Indonesia harus membantu dan membela Palestina hingga merdeka,” ujarnya.
Ia juga menilai Presiden telah memaparkan pertimbangan realistis dalam mengambil kebijakan, termasuk upaya membangun konsolidasi dengan negara-negara Islam dan Timur Tengah yang terlibat dalam BoP agar langkah yang diambil lebih terkoordinasi.
Yahya menambahkan bahwa Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan dalam setiap kebijakan agar langkah Indonesia tidak justru merugikan rakyat Palestina. Prinsip melindungi masyarakat Palestina, terutama di Gaza, disebut sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar.
Terkait kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian, ia menegaskan bahwa peran utama pasukan tersebut adalah melindungi warga sipil Palestina.
Ia juga menilai iuran keanggotaan dalam BoP dapat menjadi bagian dari upaya pembiayaan program bantuan dan pembangunan kembali wilayah Palestina, terutama Gaza.
“Setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, para tokoh yang hadir pada akhirnya memahami dan mendukung langkah strategis pemerintah untuk membantu Palestina,” kata Yahya.
Klarifikasi Soal Pesawat Kepresidenan
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi terkait isu penggunaan dua pesawat oleh Presiden saat melakukan kunjungan luar negeri.
Menurut Teddy, Presiden hanya menggunakan satu pesawat utama milik Garuda Indonesia, yakni pesawat Boeing 777, untuk perjalanan jarak jauh.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan pesawat cadangan merupakan prosedur standar yang berlaku di berbagai negara sebagai bagian dari sistem pengamanan kepala negara.
“Presiden menggunakan satu pesawat utama. Adanya pesawat cadangan adalah prosedur pengamanan yang lazim diterapkan di seluruh dunia,” jelasnya.
Teddy juga menegaskan bahwa pesawat yang digunakan tidak mengalami perubahan konfigurasi khusus kepresidenan dan tetap menggunakan standar komersial.
Selain itu, jumlah rombongan yang mendampingi Presiden dalam perjalanan dinas ke luar negeri juga semakin dibatasi. Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya efisiensi dan penataan ulang protokol perjalanan kenegaraan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah ingin menunjukkan komitmen terhadap efisiensi anggaran sekaligus kebanggaan menggunakan maskapai nasional sebagai simbol kehadiran Indonesia di panggung internasional. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!