Jakarta. kameranusantara.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak ingin kekayaan alam Indonesia terus mengalir ke luar negeri tanpa pengawasan yang ketat. Untuk itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 dalam rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurut Prabowo, negara harus memiliki kendali penuh terhadap penjualan sumber daya alam karena seluruh kekayaan alam merupakan milik rakyat Indonesia.
“Negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual ke luar negeri,” ujarnya.
Dalam skema baru tersebut, pemerintah akan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jalur utama transaksi ekspor komoditas strategis. Kebijakan itu akan diterapkan pada sejumlah sektor seperti minyak, kelapa sawit, batu bara, hingga produk mineral dan paduan besi.
Prabowo mengatakan hasil penjualan ekspor nantinya tetap diteruskan kepada perusahaan terkait, namun pengawasan transaksi berada di bawah kendali negara melalui BUMN yang ditunjuk.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin lagi kecolongan akibat praktik manipulasi perdagangan, termasuk under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya.
“Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” tegasnya.
Menurut Prabowo, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mencegah pengalihan devisa hasil ekspor ke luar negeri.
Pemerintah, kata dia, belajar dari sejumlah negara yang dinilai berhasil menjaga kendali atas sumber daya alam nasional, seperti Rusia, Kuwait, Malaysia, Jerman, hingga Ghana.
Prabowo menilai pengelolaan SDA yang kuat dan terpusat menjadi langkah penting untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memastikan kekayaan alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!