Jakarta - Dua fakultas hukum dari dua negara, yakni Malaysia dan Timor Leste, melakukan kunjungan akademik ke Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) Jakarta untuk mempelajari sistem hukum Indonesia.
Kedua institusi tersebut adalah Fakultas Hukum Universitas Da Paz (Timor Leste), Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), serta Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia).
“Selain diskusi akademis, kami juga mengajak mahasiswa melakukan kunjungan akademik ke beberapa lembaga hukum, ombudsman, dan Mahkamah Konstitusi,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Prof. Eddy Pratomo, di Jakarta, Selasa.
Eddy menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Student Exchange Program (SEP) atau program pertukaran mahasiswa yang diikuti oleh 45 peserta dari enam fakultas hukum.
“Ini merupakan kegiatan akademik bersifat silaturahmi sekaligus membangun persepsi terhadap isu hukum tertentu,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa para peserta akan berbagi pengalaman serta membahas studi kasus hukum dari masing-masing negara, sehingga dapat dilakukan diskusi bersama untuk menemukan solusi terhadap persoalan hukum yang diangkat.
Menurut Eddy, SEP menjadi wadah mahasiswa untuk memperluas wawasan mengenai isu-isu aktual melalui pendekatan multidisiplin.
“SEP juga mempertajam analisis, di mana mahasiswa akan berdiskusi tentang sistem hukum Indonesia, kerangka hukum sektor keuangan untuk SDGs, dan pembelajaran dari perspektif Kasepuhan Pasir Eurih terkait pengakuan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.
Program ini diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Kelompok Kerja ICCAs Indonesia, LSM yang memfokuskan kegiatan pada penguatan hak masyarakat adat dan konservasi berbasis adat.
Untuk memperkaya perspektif, SEP tahun ini menghadirkan sejumlah akademisi terkemuka: Prof. Eddy Pratomo (Universitas Pancasila); Prof. Tubagus Achmad Darodjat (Universitas Teknologi Rajamangala, Thailand); Dr. Muhammad Fikri Othman (Universiti Teknologi Mara, Malaysia); serta Bono Budi Priambodo, Ph.D. (Institut Penelitian Ilmu Sosial Amsterdam, Belanda).
Diskusi akan diarahkan pada konferensi mahasiswa yang mengadaptasi model sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana setiap delegasi menyampaikan pandangan berdasarkan posisi negara mereka terkait tema SEP.
“Kegiatan ini berlangsung pada 22 hingga 29 November 2025. Tahun ini merupakan penyelenggaraan SEP ke-15 dan sekaligus menjadi jumlah peserta terbanyak sejauh ini,” kata Eddy.
Tema yang diangkat dalam SEP2025 adalah “Peran Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan: Menangani Realitas Lokal, Menyelaraskan Tujuan Internasional.”
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!