Jakarta, Kameranusantara.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa hingga saat ini belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Hal tersebut karena Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden.
"Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat dimintai keterangan mengenai status Gibran setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Yusril menjelaskan, status Gibran tidak otomatis berakhir meskipun terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pencalonannya sebagai wakil presiden.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," kata Yusril.
Ia juga menegaskan bahwa putusan kedua lembaga peradilan tersebut tidak serta-merta menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
"Tidak," ujar Yusril saat ditanya apakah putusan MA dan MK menggugurkan status Gibran sebagai wakil presiden.
Meski demikian, Yusril menilai putusan MA perlu dicermati karena memuat pertimbangan mengenai persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi. Ia menyebut terdapat pilihan yang perlu diperhatikan, yakni pengunduran diri atau pemberhentian, sembari menunggu perkembangan selanjutnya.
"Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu. Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," katanya.
Dalam putusan MK, disebutkan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri oleh Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, harus ada surat pernyataan pengunduran diri yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Setelah menerima pernyataan tersebut, MPR akan menyampaikan pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Meski demikian, Yusril meminta masyarakat menunggu perkembangan terkait kemungkinan pengunduran diri Gibran maupun keputusan politik yang akan diambil.
"Jadi kita tunggulah perkembangan hari-hari berikutnya apa yang akan terjadi," katanya. //anna
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!