Jakarta,kameranusantara.id  - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati kembali menegaskan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang

Jakarta,Kameranusantara.id - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati dipahami sebagai penegakan hukum atas dugaan tindak pidana yang bersifat personal.

Jakarta,Kameranusantara.id - Penanganan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati menegaskan komitmen negara dalam menjunjung tinggi prinsip due process of

Jakarta,Kameranusantara.id -  Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian secara mendalam sebelum merealisasikan rencana perluasan perkebunan kelapa sawit

Jakarta,Kameranusantara.id - Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua kembali memunculkan perdebatan publik yang tajam. Sebagian pihak menilai kebijakan ini berisiko terhadap kelestarian hutan dan hak

Jakarta,Kameranusantara.id - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyikapi polemik penolakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua melalui langkah-langkah terukur yang mengedepankan dialog, kepastian

Jakarta,Kameranusantara.id  - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menangani polemik penolakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua secara hati-hati, komprehensif, dan berlandaskan hukum.

JAKARTA, Kameranusantara — Pemerintah menegaskan bahwa rencana pengembangan kelapa sawit di Papua tidak dilakukan secara serampangan dan tidak dimaksudkan untuk mengorbankan hutan maupun kehidupan masyarakat adat.

JAKARTA, Kameranusantara — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penegasan

JAKARTA, Kameranusantara — Rencana Presiden Prabowo Subianto menambah perkebunan sawit di Papua sebagai bagian dari strategi swasembada energi dinilai tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan pemerataan pembangunan dan