Jakarta, Kameranusantara.id - Demonstrasi yang dipelopori mayoritas anak muda atau Gen Z pecah di Timor Leste pada Senin (15/9/2025). Aksi yang awalnya berlangsung damai itu berubah ricuh setelah aparat kepolisian

Jakarta, Kameranusantara.id - Kerusuhan di Elilim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (16/09/2025), dipicu kesalah pahaman di sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. Dampak kerusuhan

Jakarta, kameranusantara.id - Kerusuhan di Elilim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Selasa (16/09/2025), dipicu kesalah pahaman di sekolah saat proses belajar mengajar berlangsung. Dampak kerusuhan

Jakarta, Kameranusantra.id - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menepis isu bahwa pembentukan tim evaluasi dan reformasi Polri akan berujung pada pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit

Jakarta, Kameranusantara.id - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sempat menuai polemik. Aturan tersebut

Jakarta, Kameranusantara.id - Asosiasi pengemudi ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu (17/9/2025). Aksi yang diberi tajuk “Aksi 179” ini

Jakarta, Kameranusantara.id - Gelombang seruan boikot produk yang dianggap terafiliasi dengan Israel terus bergema di ruang publik dan media sosial. Gerakan ini lahir sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan

Jakarta, Kameranusantara.id - Kerusuhan yang pecah di Kota Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Selasa (16/9/2025), mengakibatkan kerusakan parah pada fasilitas umum dan aset aparat keamanan.Kabid Humas

Jakarta, Kameranusantara.id - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) darurat para pemimpin negara-negara Arab dan Islam digelar di Doha, Qatar, Senin (15/9/2025), menyusul serangan Israel yang menghantam ibu kota negara itu.

Jakarta, Kameranusantara.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya mengatur larangan membuka dokumen persyaratan pencalonan presiden dan wakil