Jakarta,kameranusantara.id -
TNI AD buka suara usai dikecam terkait aksi pembubaran nonton bareng (nobar) film dokumenter 'Pesta Babi' di Ternate, Maluku Utara.
Komandan Kodim (Dandim) 1501/Ternate, Kolonel Inf Jani Setiadi menyinggung masalah perizinan dan isu SARA di balik pembubaran tersebut. Jani juga mengklaim telah mengecek kegiatan yang melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama sejumlah organisasi mahasiswa. Acara nobar itu diklaim tak memiliki perizinan.
"Selain aspek perizinan, aparat juga mencermati materi dan tema kegiatan yang dinilai sensitif bagi masyarakat. Penggunaan judul film dan spanduk bertuliskan 'Pesta Babi' dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memancing reaksi negatif di tengah masyarakat yang majemuk, terlebih apabila dikaitkan dengan isu SARA maupun konflik sosial yang pernah terjadi sebelumnya," katanya mengutip detikcom, Selasa (12/5).
Lebih lanjut, ia mengklaim TNI tetap menghargai kebebasan berpendapat dan ruang diskusi bagi masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa. Kendati demikian, lanjutnya, keselamatan dan ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
"Kami ingin memastikan Ternate tetap aman dan nyaman bagi siapa saja. Oleh karena itu, kami melakukan pendekatan secara humanis kepada pihak penyelenggara. Kami mengimbau agar kegiatan ini tidak dilanjutkan demi mencegah isu SARA yang dapat merusak persaudaraan kita di Kota Rempah ini," ujar Jani.
Ia menyebut TNI tak melarang kegiatan diskusi selama dilaksanakan sesuai prosedur dan memiliki izin. Ia juga menyinggung materi yang disampaikan tak boleh menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.
"Hingga saat ini, aparat keamanan bersama unsur terkait masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali," bunyi keterangan yang dibagikan.
"Pendekatan yang dilakukan mengedepankan musyawarah, edukasi, dan langkah preventif demi menjaga stabilitas keamanan serta keharmonisan masyarakat di Kota Ternate," tambahnya.
Kegiatan nobar yang disertai diskusi itu digelar oleh Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ) Maluku Utara bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate di Pendopo Benteng Oranje, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat (8/5) pukul 20.00 WIT.
Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar menyebut kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta, telah menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis. Cara seperti ini, kata dia, mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu.
Yunita juga menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan. Sebab, menurutnya, kegiatan ini berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!