71,9 % Publik Diklaim Tolak Polri di Bawah Kementerian

Jakarta,Kameranusantara.id - Sebanyak 71,9 % responden dalam survei nasional Haidar Alwi Institute (HAI) menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.

Adapun yang setuju hanya 20,8 persen. Kemudian, 7,3 persen lainnya tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu. Hasil survei tersebut dipaparkan dalam rilis pers Haidar Alwi Institute bertajuk “Apakah Polri di Bawah Kementerian atau Tetap di Bawah Presiden?” yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Presiden sekaligus Direktur Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menilai tingkat penolakan publik terhadap wacana tersebut tergolong kuat dan tidak bersifat sementara. “Hasil uji statistik menunjukkan penolakan publik berada jauh di atas 50 persen. Ini bukan kebetulan, melainkan sikap masyarakat yang relatif stabil,” ujar Haidar Alwi.

Setelah proses penyaringan data, sebanyak 2.482 responden dinyatakan valid dan dianalisis dengan margin of error sekitar 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute Sandri Rumanama mengklaim bahwa penolakan terhadap reposisi Polri terjadi hampir di seluruh kelompok masyarakat. “Penolakan tidak terkonsentrasi pada satu segmen. Baik berdasarkan usia, wilayah, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin, kecenderungannya sama,” kata Sandri.

Dia menuturkan, meskipun kelompok usia menengah hingga lanjut serta masyarakat perdesaan mencatat tingkat penolakan lebih tinggi, kelompok usia muda dan masyarakat perkotaan tetap menunjukkan sikap menolak secara dominan. “Tidak ada satu pun kelompok sosial yang menunjukkan dukungan mayoritas,” ujarnya.

Berdasarkan analisis regresi logistik, HAI menemukan bahwa kekhawatiran terhadap potensi politisasi Polri menjadi faktor utama yang mendorong penolakan publik.

Sandri menegaskan, sikap masyarakat bukan ditujukan pada institusi Polri, melainkan pada risiko melemahnya independensi kepolisian.

“Yang dikhawatirkan publik adalah potensi intervensi politik jika Polri berada di bawah kementerian. Ini soal menjaga netralitas dan independensi penegakan hukum,” jelasnya.

HAI juga menguji hubungan antara sikap publik terhadap wacana tersebut dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Hasilnya, diklaim bahwa tidak ditemukan korelasi signifikan.

“Baik responden yang puas maupun tidak puas terhadap pemerintah sama-sama menunjukkan penolakan. Artinya, ini bukan ekspresi oposisi politik, tetapi respons terhadap isu kelembagaan,” kata Sandri.

Dengan tingkat penolakan hampir 72 persen, Haidar Alwi Institute menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian belum memiliki legitimasi sosial yang kuat.

HAI merekomendasikan pemerintah untuk menunda atau meninjau ulang wacana tersebut, sekaligus memperkuat independensi, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas Polri dalam kerangka kelembagaan yang ada. “Publik menghendaki Polri yang tetap independen dan netral. Setiap kebijakan terkait reposisi Polri harus dirumuskan secara hati-hati dan berbasis data,” pungkas Haidar Alwi. (rca)