Jakarta, Kameranusantara.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) layak dipertimbangkan sebagai langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut penting di tengah potensi ketidakpastian ekonomi akibat konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
"Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Selain persoalan mobilitas, Cak Imin juga menyoroti pemborosan energi pada operasional gedung perkantoran. Ia meminta agar kantor-kantor, termasuk kantor DPP PKB, menerapkan penghematan penggunaan listrik secara lebih ketat.
"Hemat listrik, ini termasuk di DPP ini jangan lupa ini. Kurangi lampu, kurangi AC, semua efisiensi agar penggunaan bahan bakar tidak berlebihan. Jangan sok pakai AC di kantor-kantor, itu BBM semua yang itu impor semua," tegasnya.
Menurutnya, langkah efisiensi tersebut menjadi penting karena fluktuasi harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban fiskal negara.
"Subsidinya akan semakin membengkak, APBN kita juga akan membengkak," ujarnya.
Cak Imin menyampaikan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan ekonomi nasional menjelang Idul Fitri 1447 H. Hingga saat ini, ia menilai indikator ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi relatif stabil meskipun ketidakpastian global meningkat.
"Kita terus monitor, sampai detik ini belum ada kesimpulan. Kita berharap dampaknya belum kelihatan. Kemarin hasil rapat kabinet terakhir menunjukkan laporan ekonomi berjalan masih normal, meskipun fluktuasi harga BBM naik-turun drastis, tetapi secara umum pertumbuhan masih oke," ucapnya.
Ia juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga selama momentum Lebaran. Cak Imin menegaskan bahwa PKB mendukung langkah-langkah antisipatif yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Tinggal kita tunggu daya beli masyarakat selama Lebaran ini kita lihat, moga-moga tidak berdampak signifikan. Saya dan PKB mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengambil tindakan langkah-langkah antisipatif ya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah memberikan sinyal perlunya kebijakan antisipatif dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Ia mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Pakistan yang telah menerapkan 50 persen WFH bagi aparatur negara serta mengurangi hari kerja guna menekan konsumsi BBM.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu COVID,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah negara lain bahkan menerapkan kebijakan ekstrem seperti pemotongan gaji pejabat untuk dialokasikan pada bantuan sosial. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu mulai melakukan penghematan sebelum situasi global semakin memburuk.
“Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” tuturnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!