Kameranusantara.id - Ketua PURT DPD RI Hasan Basri meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait memperkuat perhatian serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara (Kaltara).
Berdasarkan data dari dinas terkait, luas area karhutla di Kaltara hingga 25 Agustus 2026 tercatat mencapai 1.076,93 hektare. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Hasan Basri menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara intensif dengan mengoptimalkan berbagai langkah darurat dan dukungan teknologi.
“Pertama-tama kita meminta pemerintah pusat memperhatikan secara serius penanganan kebakaran hutan di Kalimantan yang saat ini sudah berpotensi membuat kerugian baik materiil maupun immateriil, terutama khususnya anak-anak kita yang sudah mulai sulit untuk sekolah akibat daripada kebakaran hutan ini,” ujar Hasan Basri dalam keterangannya.
Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta memastikan ketersediaan sumber air yang dapat digunakan petugas untuk mempercepat pemadaman titik api di lapangan.
“Pemerintah harus mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) serta menyiapkan sumber-sumber serapan air yang dapat diakses oleh petugas di lapangan untuk memadamkan titik-titik api,” tuturnya.
Selain langkah penanganan di lapangan, Hasan Basri menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Menurutnya, tindakan tegas diperlukan baik terhadap korporasi maupun kelompok masyarakat yang melakukan pembakaran.
“Agar kebakaran hutan itu tidak terjadi lagi, aparat penegak hukum harus menindak tegas khususnya kepada mereka-mereka yang melakukan pembakaran hutan, baik oleh korporasi maupun kelompok masyarakat. Kita berharap pemerintah sekali lagi untuk menindak tegas terhadap hal itu,” tegasnya.
Hasan Basri juga mendorong adanya evaluasi terhadap strategi penanganan karhutla, khususnya karena eskalasi kebakaran tahun ini dinilai lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan lebih efektif, mulai dari tahap perencanaan hingga penanganan di lapangan.
“Saya juga melihat kedatangan presiden belum berdampak baik terhadap pembenahan Karhutla ini. Sehingga kami perlu menyampaikan agar kementerian terkait perlu dievaluasi khususnya Kementerian Kehutanan yang tidak maksimal menangani persoalan ini,” ungkapnya.
Dampak asap terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. Hasan Basri mengimbau sekolah yang berada di wilayah dengan risiko tinggi ISPA untuk mengambil langkah taktis, termasuk mempertimbangkan peliburan atau relokasi sementara demi menjaga kesehatan siswa.
Masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan serta bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Upaya pencegahan dinilai penting agar risiko bencana karhutla dapat diminimalkan pada masa mendatang.
“Kami siap memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah maupun pusat agar masyarakat bersama-sama menjaga hutan kita agar tetap lestari dan terhindar dari bencana kebakaran,” pungkasnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!