Jakarta - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas pembalakan liar yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)—setelah rangkaian banjir bandang menghantam wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Langkah investigasi ini ditempuh menyusul beredarnya sejumlah rekaman video yang menunjukkan banjir bandang membawa gelondongan kayu di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Fenomena serupa juga terlihat di Pantai Air Tawar, Padang, pada Sabtu (29/11/2025), ketika tumpukan kayu terseret hingga mencapai bibir pantai.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa seluruh temuan itu akan diteliti lebih jauh guna memastikan apakah bencana tersebut sepenuhnya merupakan akibat faktor alam atau terdapat unsur kesengajaan melalui praktik pembalakan liar.
"Yang jelas nantikan dari fakta-fakta di media akan di, maksudnya nanti akan didalami. Apakah itu memang bencana alam seperti apa, kalau memang ada perbuatan manusia akan (didalami)," ujar Anang di Kompleks Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).
Ia menambahkan bahwa apabila terbukti ada aktivitas ilegal yang ikut memperparah situasi, proses penegakan hukum akan segera dijalankan.
"Ketika nanti ada di situ, ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum,” tegasnya.
Anang turut menjelaskan bahwa Satgas PKH memiliki mandat untuk mengambil kembali kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, baik yang dijadikan perkebunan maupun area pertambangan. Setelah proses penertiban selesai, pemerintah akan memulihkan kondisi ekosistem serta memastikan kegiatan produksi berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Satgas PKH sendiri adalah satuan tugas lintas kementerian dan lembaga yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Struktur pengarahnya dipimpin Menko Polhukam, sementara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI menjabat sebagai wakil ketua pengarah. Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Transmigrasi juga tercatat sebagai anggota.
Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti keberadaan gelondongan kayu yang terbawa banjir di wilayah Sumut, khususnya Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Ia menilai fenomena ini menunjukkan perlunya tindak lanjut yang serius untuk memastikan ada atau tidaknya praktik pembalakan liar.
“Ya bahwa perlu adanya apa tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang kita sudah lihat adanya kayu gelondongan yang sudah sangat nyata di depan mata kita, sumbernya dari mana. Kalau itu adalah sumber legal, ya kita bisa telusuri dari perizinannya, dari kegiatan-kegiatannya yang secara dilakukan secara sah,” ujarnya.
Namun, Eddy menegaskan bahwa jika aktivitas tersebut terbukti ilegal, maka aparat harus mengedepankan penegakan hukum agar memberikan efek jera.
“Tetapi kalau ternyata itu dilakukan di luar jalur hukum dan ketentuan yang berlaku, saya kira perlu ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jeranya. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana yang terjadi belakangan ini tak lepas dari dampak krisis iklim serta kerusakan lingkungan akibat ulah manusia.
“Kita melihat adanya perbedaan cuaca di mana kita sudah tidak tahu lagi kapan kita bisa mengekspektasi adanya hujan, kapan kering ya, kita mengalami banjir dan hujan di musim kemarau, dan kita lihat apa terjadinya kasus-kasus tanah longsor, kebanjiran di Jawa Tengah, sekarang di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat memastikan asal-usul gelondongan kayu tersebut dan menunggu hasil penyelidikan lapangan.
“Soal kayu gelondongan, saya jujur aja belum tahu jawabannya. Ada yang berkembang bahwa itu katanya illegal logging, ada juga yang itu katanya kayu yang sudah lapuk,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!