Kameranusantara.id - Gubernur Papua Pegunungan menegaskan bahwa konflik perang suku yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya harus segera diakhiri demi memulihkan kondisi keamanan dan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat kini memfokuskan langkah penanganan pada proses pemulihan warga terdampak, pendataan korban, hingga rehabilitasi wilayah konflik.
Penegasan tersebut sejalan dengan langkah yang dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang menggelar rapat terbatas bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, serta Majelis Rakyat Papua guna membahas penanganan perang suku di Papua Pegunungan.
Dalam rapat tersebut, Ribka meminta seluruh pemerintah daerah di delapan kabupaten Papua Pegunungan segera melakukan pendampingan dan pendataan terhadap masyarakat terdampak konflik sebagai dasar penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan dukungan anggaran melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga bantuan dari pemerintah pusat.
“Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penggunaan anggaran pemerintah, baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selain fokus pada pendataan dan bantuan kemanusiaan, pemerintah juga meminta seluruh pihak yang terlibat konflik agar segera menghentikan aksi saling serang dan mengutamakan proses perdamaian serta pemulihan masyarakat.
“Saya ada di sini karena ditugaskan oleh Bapak Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih. Untuk itu, kita harus sampaikan kepada kubu yang terlibat konflik untuk berhenti dan kita fokus menyelesaikan persoalan serta pemulihan masyarakat yang terdampak,” pintanya.
Ribka Haluk juga menekankan bahwa seluruh proses penanganan harus berjalan dalam satu komando di bawah kepala daerah di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
“Siapa pun yang masuk ke dalam penanganan, semua satu komando. Satu komando Kepala Daerah di delapan kabupaten,” ujarnya.
Pemerintah turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, dan Polri untuk melakukan penanganan terpadu dengan pendekatan persuasif guna menjaga stabilitas keamanan dan mempercepat pemulihan masyarakat.
Selain itu, pemerintah berencana memulangkan para pengungsi secara bertahap setelah kondisi keamanan benar-benar dinyatakan kondusif.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tegasnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar, termasuk yang beredar melalui media sosial.
“Semoga kita dapat melakukan langkah-langkah yang baik, termasuk dalam proses komunikasi melalui media sosial,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah langkah penting, di antaranya melanjutkan pencarian korban hanyut di Kali Uwe oleh Tim SAR bersama TNI-Polri, penghentian aksi saling serang, larangan membawa senjata tajam, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan yang menyebabkan korban jiwa.
Selain itu, pemerintah akan menyiapkan rehabilitasi rumah warga terdampak konflik serta proses pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi dinyatakan aman.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!