Kameranusantara.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menggelar rapat terbatas bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua, Lembaga Masyarakat Adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna membahas langkah penanganan perang suku yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Dalam pertemuan tersebut, Ribka Haluk meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi masyarakat terdampak konflik.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” katanya dalam pers rilis yang diterima pada Minggu (17/5/2026).
“Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar penggunaan anggaran pemerintah, baik melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selain fokus pada pendataan korban dan dampak konflik, Ribka Haluk meminta seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan agar berkoordinasi dengan kedua kubu yang bertikai demi menghentikan perang dan mengedepankan proses pemulihan masyarakat.
“Saya ada di sini karena ditugaskan oleh Bapak Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih. Untuk itu, kita harus sampaikan kepada kubu yang terlibat konflik untuk berhenti dan kita fokus menyelesaikan persoalan serta pemulihan masyarakat yang terdampak,” pintanya.
Mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah tersebut menegaskan bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan konflik harus bergerak dalam satu komando di bawah kepala daerah di delapan kabupaten Papua Pegunungan.
“Siapa pun yang masuk ke dalam penanganan, semua satu komando. Satu komando Kepala Daerah di delapan kabupaten,” ujarnya.
Wamendagri juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, TNI, dan Polri untuk bekerja secara terpadu dengan pendekatan persuasif guna menjaga stabilitas keamanan serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Ribka Haluk menyebut pemerintah akan menyiapkan proses pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” tegasnya.
Ia turut mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, termasuk informasi yang beredar di media sosial.
“Semoga kita dapat melakukan langkah-langkah yang baik, termasuk dalam proses komunikasi melalui media sosial,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah poin penting, di antaranya proses pencarian korban hanyut di Kali Uwe akan dilanjutkan oleh Tim SAR bersama TNI dan Polri.
Seluruh pihak juga sepakat menghentikan aksi saling serang, melarang membawa senjata tajam, serta melarang praktik pembayaran kepala dalam konflik tersebut.
Selain itu, pelaku kekerasan yang menyebabkan korban jiwa akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi rumah warga terdampak dan pemulangan pengungsi secara bertahap.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!