Kameranusantara— Pemerintah memperkuat kewaspadaan nasional dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persaingan geopolitik yang semakin dinamis. Penguatan kebijakan terhadap spionase dan intervensi asing dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Herindra mendorong adanya Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Gagasan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Herindra, perkembangan ancaman keamanan saat ini tidak lagi selalu dapat dikenali melalui pola-pola konvensional. Spionase dan intervensi asing dapat dilakukan melalui berbagai cara serta berada dalam wilayah abu-abu yang membutuhkan kemampuan intelijen dan koordinasi antarlembaga secara lebih optimal.
Kondisi tersebut membuat penguatan perangkat hukum menjadi semakin relevan. Indonesia membutuhkan aturan yang mampu memberikan kepastian mengenai batas-batas aktivitas yang dapat mengancam kepentingan strategis nasional sekaligus memastikan penanganannya berjalan sesuai prinsip hukum.
Herindra menegaskan bahwa Indonesia tetap harus terbuka terhadap hubungan internasional. Namun, keterbukaan tersebut tidak boleh mengurangi kewaspadaan negara dalam melindungi kepentingan nasional.
“Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan itu harus disertai kewaspadaan dan ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus mencerminkan pentingnya keseimbangan antara keterbukaan global dan perlindungan kedaulatan. Di tengah hubungan antarnegara yang semakin kompleks, Indonesia perlu memastikan kerja sama internasional tidak membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi merugikan keamanan maupun kepentingan strategis nasional.
Selain pembentukan regulasi, penguatan kontraintelijen juga menjadi perhatian. Kemampuan mendeteksi potensi ancaman sejak dini dinilai penting agar negara dapat mengambil langkah pencegahan sebelum suatu aktivitas berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan nasional.
Koordinasi lintas lembaga juga perlu diperkuat. Ancaman modern dapat bersinggungan dengan berbagai sektor, mulai dari keamanan, politik, ekonomi, teknologi hingga ruang siber. Karena itu, respons terhadap ancaman tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
Dalam forum tersebut, kalangan akademisi turut menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung perumusan kebijakan nasional. Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani menyatakan bahwa kampus harus mampu menghasilkan kajian dan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
Seminar tersebut dihadiri akademisi, praktisi, pejabat pemerintah, parlemen, serta sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai spionase dan intervensi asing membutuhkan pendekatan multidisiplin dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan.
Dorongan pembentukan regulasi khusus antispionase menjadi momentum untuk memperkuat sistem keamanan nasional secara lebih terukur. Kebijakan yang disusun nantinya diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan strategis Indonesia tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan kebebasan sipil.
Dengan penguatan regulasi, kemampuan kontraintelijen, serta sinergi antarlembaga, Indonesia dapat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tantangan geopolitik. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dalam kondisi yang aman dan stabil.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!