Suarabersama.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap pengembangan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat layanan mobilitas publik, terutama di tengah dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan sejumlah proyek transportasi massal berbasis bus atau Bus Rapid Transit (BRT) di beberapa kota besar, termasuk Bandung dan Medan. Program tersebut didanai pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap angkutan umum yang berkualitas.
Menurut Aan, kehadiran sistem BRT diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi yang lebih efisien sehingga masyarakat semakin tertarik beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Kita buat angkutan umum ini nyaman, kemudian performance untuk ketepatan waktunya juga kita jamin untuk Headway-nya juga dalam jarak yang aman ya. Sehingga ini mudah-mudahan dengan proyek BRT ini bisa memecahkan salah satu masalah," ujar Aan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Selain mengembangkan proyek yang didukung pemerintah pusat, Kemenhub juga terus mengajak pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyediaan layanan transportasi umum yang lebih baik.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenhub baru saja meresmikan penerapan skema Buy The Service (BTS) di Kota Batam. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Skema BTS merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui pembelian layanan transportasi dari operator swasta sehingga masyarakat dapat menikmati layanan angkutan umum massal dengan kualitas yang lebih baik dan jadwal yang lebih teratur.
"Kemarin di Batam kita resmikan untuk BTS (Buy the Service) ya, ini salah satu solusi juga. Ada beberapa daerah juga sudah melaksanakan pengadaan angkutan umum masalah ini," ujarnya.
Aan juga menjelaskan bahwa sektor angkutan umum saat ini belum terdampak secara langsung oleh kenaikan harga Pertamax karena sebagian besar armada masih menggunakan bahan bakar bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.
"Angkutan umum kan masih disubsidi. Itu masih tidak menggunakan Pertamax. Menggunakan solar yang subsidi. Jadi, belum terdampak," ungkap Aan.
Pemerintah berharap penguatan sistem transportasi massal melalui pengembangan BRT, BTS, dan berbagai program lainnya dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi sekaligus mendukung mobilitas perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!