Jakarta, kameranusantara.id - Indonesia resmi ditunjuk sebagai kandidat tunggal kawasan Asia-Pasifik untuk mengemban jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026. Penetapan ini mencerminkan tingginya kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap peran dan posisi strategis Indonesia di tingkat global.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan Asia-Pacific Group (APG) di Jenewa pada akhir Desember 2025. Indonesia meraih dukungan mayoritas dengan 34 suara dari total 47 negara anggota, mengungguli Thailand yang memperoleh tujuh suara, sementara sisanya memilih abstain atau dinyatakan tidak sah.
Menteri HAM RI Natalius Pigai menilai capaian ini sebagai pengakuan internasional atas konsistensi Indonesia dalam mengedepankan dialog serta pendekatan inklusif dalam isu-isu hak asasi manusia. “Ini adalah bentuk kepercayaan kawasan Asia-Pasifik kepada Indonesia sebagai negara penyeimbang dan jembatan dialog, yang mampu memadukan promosi dan perlindungan HAM secara berimbang,” ujar Pigai dalam keterangan resmi, Kamis (8/1).
Pigai menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi diplomasi yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Indonesia, kata dia, lebih mengedepankan komunikasi intensif melalui jalur bilateral dan dialog substantif dibandingkan kampanye terbuka. “Pendekatan yang tenang, membangun komunikasi, dan menumbuhkan rasa saling percaya menjadi kunci hingga Indonesia memperoleh mandat moral dari kawasan,” tuturnya.
Sementara itu, mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Prof Makarim Wibisono, menilai posisi Presiden Dewan HAM PBB membawa tanggung jawab besar. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan harus diimbangi dengan kepemimpinan yang nyata dan keteladanan dalam praktik HAM. “Presiden Dewan HAM bukan sekadar memimpin sidang, tetapi juga menjaga kredibilitas dan integritas lembaga di tengah dinamika global yang kompleks,” kata Makarim.
Ia menyarankan adanya dukungan lintas kementerian bagi Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa selama masa jabatan tersebut, guna memastikan koordinasi yang kuat antara kebijakan luar negeri dan agenda HAM nasional.
Menanggapi hal itu, Menteri Pigai menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjaga peran Dewan HAM PBB sebagai forum dialog yang objektif, inklusif, dan bebas dari polarisasi kepentingan antarnegara. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!