Isu Kader PDIP dalam Aksi Mahasiswa, PKB Minta Partai Banteng Tegas Bersikap

Kameranusantara.id - Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mendorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk segera menyampaikan posisi politiknya secara jelas terkait pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kepastian sikap tersebut penting agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Jazilul setelah muncul isu mengenai keterlibatan salah satu kader PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Ia menilai perkembangan tersebut semakin memperlihatkan pentingnya kejelasan arah politik partai berlambang banteng itu.

“Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jazilul menjelaskan bahwa partai-partai yang saat ini berada dalam barisan koalisi pemerintahan sedang berkonsentrasi menjalankan agenda pembangunan dan merealisasikan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan konsistensi dan kesamaan komitmen dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbedaan sikap politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, posisi PDIP sebagai partai yang berada di luar pemerintahan atau sebagai penyeimbang kekuasaan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa? Perlu diperjelas,” katanya.

Lebih lanjut, Jazilul menilai dinamika politik yang berkembang belakangan ini semakin menunjukkan perlunya transparansi sikap dari PDIP. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai arah politik partai tersebut agar tidak terjadi perbedaan antara pernyataan dan tindakan politik yang dilakukan.

“Sikap yang tegas tentu lebih kami hargai daripada mengatakan A tetapi yang dikerjakan B,” kata Jazilul.

Ia berharap seluruh partai politik dapat menunjukkan konsistensi sikap sehingga iklim demokrasi berjalan lebih sehat, transparan, dan memberikan kepastian kepada publik mengenai peta politik nasional. (*)