Jakarta, Kameranusantara.id - Wakil Ketua Komisi I dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dave Laksono, menyoroti kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus. Insiden tersebut diduga melibatkan empat prajurit TNI. Dave menekankan pentingnya menjaga reputasi besar yang selama ini dimiliki institusi militer tersebut.
"Kami menegaskan pentingnya agar institusi TNI menjaga integritas dan profesionalisme, serta memastikan setiap prajurit memahami batasan hukum dan etika dalam menjalankan tugas. Tindakan yang menyimpang dari aturan tidak boleh dibiarkan mencoreng nama besar TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa," ujar Dave, Kamis (19/3/2026).
Menurut Dave, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh empat prajurit tersebut bukan hanya berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Selain itu, peristiwa ini dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam menjalankan fungsi penegakan hukum serta menjaga keamanan masyarakat.
Meski demikian, Dave menilai langkah institusi TNI yang mengakui keterlibatan prajurit serta segera menahan mereka menunjukkan keseriusan dalam menegakkan disiplin internal.
"Hal ini menjadi sinyal positif bahwa proses penyidikan akan dijalankan dengan saksama, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku," ucap dia.
Ia juga meyakini bahwa langkah cepat tersebut dapat memperkuat keyakinan publik bahwa proses penegakan hukum akan berjalan secara adil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara diharapkan tetap terjaga dan bahkan semakin diperkuat melalui komitmen nyata dalam penegakan hukum.
Dave turut mendorong adanya koordinasi yang kuat antara TNI, kepolisian, serta lembaga peradilan militer dan sipil terkait agar proses penyelidikan hingga persidangan dapat berlangsung secara terbuka.
"Transparansi ini penting untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa keadilan ditegakkan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarganya," ujar Dave.
Ia menambahkan bahwa TNI diharapkan mampu menunjukkan keteladanan melalui disiplin serta profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, Komisi I DPR disebut siap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif guna memastikan proses perbaikan dilakukan secara serius.
"Sehingga ke depan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat semakin terjaga dan berkembang secara berkelanjutan," imbuh dia. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!