Kameranusantara — Pemerintah bersama DPR terus mendorong penataan perpajakan di sektor perdagangan digital dengan mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Kejelasan batas omzet menjadi salah satu perhatian agar kebijakan baru tetap mendukung pertumbuhan UMKM.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar meminta Kementerian Keuangan mempercepat penyusunan aturan teknis pemungutan pajak melalui marketplace. Regulasi tersebut diharapkan memberikan panduan yang jelas bagi platform digital maupun pedagang dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Perhatian terhadap pelaku usaha kecil juga telah tercermin dalam kebijakan pemerintah. DJP memastikan pedagang online dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Pungutan tersebut berlaku bagi pedagang dengan omzet di atas batas yang telah ditentukan sesuai ketentuan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha yang masih berkembang. Dengan batas yang jelas, pelaku UMKM memiliki kepastian mengenai posisi kewajiban perpajakannya.
Di sisi lain, DPR menilai penerapan sistem perpajakan digital membutuhkan dukungan teknologi dan tata kelola data yang baik. Integrasi data transaksi antara marketplace dan DJP perlu dilakukan secara akurat, aman, dan proporsional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty sebelumnya juga menekankan bahwa kebijakan perpajakan e-commerce perlu diterapkan secara adil, transparan, sederhana, dan berbasis data agar menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha daring dan luring.
Melalui penyempurnaan regulasi, sosialisasi, serta pendampingan kepada pelaku usaha, penataan pajak e-commerce diharapkan mampu memperkuat kepatuhan tanpa mengurangi ruang UMKM untuk tumbuh. Ekonomi digital pun dapat berkembang dengan tata kelola yang semakin tertib dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!