Kameranusantara — Gagasan mengenai perubahan parliamentary threshold kembali menjadi bagian dari pembahasan sistem Pemilu Indonesia. Delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam GKSR mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen dalam naskah akademik perubahan aturan Pemilu.
Usulan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyusunan naskah akademik yang memuat sekitar 30 isu kepemiluan. Dokumen tersebut disiapkan sebagai salah satu bahan pembanding terhadap pembahasan revisi UU Pemilu di DPR.
Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh dan pegiat kepemiluan sebelum menyusun dokumen tersebut. Selain ambang batas parlemen, GKSR juga mengusulkan perubahan mekanisme verifikasi bagi sejumlah kategori partai politik.
DPR RI sebelumnya menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai partai politik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pandangan dari partai yang berada di parlemen maupun nonparlemen akan disampaikan kepada Komisi II sebagai bahan kajian dalam penyusunan draf RUU Pemilu.
Pembahasan parliamentary threshold sendiri memiliki kaitan dengan penataan sistem keterwakilan politik. Mahkamah Konstitusi pada 2024 melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Pada Maret 2026, MK juga menyatakan permohonan pengujian terhadap ketentuan tersebut belum dapat diterima karena proses perubahan norma oleh pembentuk undang-undang masih berlangsung.
Beragamnya usulan yang muncul menunjukkan bahwa penyempurnaan sistem Pemilu menjadi ruang pembahasan bersama antara lembaga pembentuk undang-undang dan berbagai kekuatan politik.
Ke depan, masukan dari partai parlemen, partai nonparlemen, serta pemangku kepentingan kepemiluan dapat menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi yang transparan dan konstitusional. Keputusan mengenai besaran parliamentary threshold tetap berada dalam proses pembahasan pembentuk undang-undang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!