JAKARTA, kameranusantara.id — Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, mengingatkan para pembuat undang-undang agar mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, mengabaikan putusan tersebut berpotensi membuat produk hukum yang dihasilkan menjadi cacat secara konstitusional.
Hal itu disampaikan Tama usai menghadiri seminar nasional yang digelar Sekber GKSR di kediaman Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).
Menurut Tama, putusan MK sebelumnya menilai ambang batas parlemen 4 persen tidak lagi rasional. Karena itu, pembuat undang-undang diminta menyusun kebijakan baru yang menyesuaikan dengan putusan tersebut.
Ia juga menyoroti jutaan suara pemilih yang dinilai tidak terwakili akibat kebijakan ambang batas parlemen. Tama menyebut keberadaan Perindo bersama partai non-parlemen lain merupakan representasi dari sekitar 11,7 juta suara yang hilang pada pemilu sebelumnya karena tidak memenuhi ambang batas.
Dalam seminar tersebut, kata dia, mayoritas narasumber sepakat bahwa ketentuan parliamentary threshold sebesar 4 persen tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Karena itu, ia berharap angka tersebut tidak kembali dimasukkan dalam undang-undang baru.
Tama menegaskan putusan MK harus dijadikan pedoman dalam penyusunan regulasi. Jika tidak, maka undang-undang yang dihasilkan berpotensi bermasalah secara hukum.
Ia juga menyatakan Perindo siap terlibat dalam diskusi bersama DPR, khususnya jika Komisi II DPR RI membuka ruang dialog dengan partai non-parlemen untuk membahas kembali ambang batas parlemen.
“Kami siap menyampaikan konsep, gagasan, serta kajian yang menjelaskan mengapa angka 4 persen dianggap inkonstitusional, termasuk opsi tanpa ambang batas atau hanya 1 persen,” ujarnya. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!