Jakarta,Kameranusantara.id - Dinamika hubungan antara pemerintah dan partai politik di luar koalisi kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sikap kritis PDI Perjuangan di parlemen. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menegaskan bahwa partainya tidak pernah bersikap antipati terhadap pemerintahan Prabowo meski memilih berada di luar kabinet.
Menurut Aria, posisi PDI Perjuangan sebagai partai di luar pemerintahan justru dijalankan melalui mekanisme demokrasi yang sehat, yakni dengan memberikan kritik yang argumentatif, konstruktif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah,” kata Aria di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai kritik yang disampaikan partainya bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga arah kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi, ideologi Pancasila, dan kepentingan masyarakat kecil.
“Ya, kritisnya sekali lagi kita bela pemerintah dengan cara yang benar. Benar dalam konteks Pancasila, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
Dalam pandangan Aria, fungsi kritik dalam sistem demokrasi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme check and balance yang menjadi salah satu hasil penting Reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan merupakan pembeda utama antara era reformasi dan masa pemerintahan Orde Baru yang dinilai sentralistik.
“Marwah reformasi adalah memastikan kekuasaan tidak menjadi otoritarian seperti zaman Orde Baru. Salah satunya melalui fungsi DPR sebagai kontrol terhadap pemerintah,” tuturnya.
Aria juga menekankan bahwa kritik yang sehat harus disampaikan secara rasional dan memberikan alternatif solusi kepada publik, bukan sekadar menyerang pemerintah tanpa dasar.
“Kritis itu argumentatif, konstruktif, tidak apriori, dan tidak destruktif. Kritik harus memberikan persandingan kebijakan supaya publik bisa melihat alternatif yang dianggap penting untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut keberadaan partai di luar pemerintahan tetap dibutuhkan dalam sistem demokrasi agar muncul suara alternatif di parlemen. Menurutnya, stabilitas pemerintahan dan kekuatan oposisi yang kritis harus berjalan beriringan.
“Apa pun, parlemen membutuhkan kekuatan kritis yang eksis. Partai pemerintah penting untuk menjaga stabilitas, tetapi partai di luar pemerintah juga penting untuk menyuarakan alternatif kebijakan,” ujar Aria.
Ia juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memaknai posisi partainya saat ini sebagai “mitra strategis” pemerintah, bukan oposisi dalam pengertian konfrontatif.
“Strategisnya adalah menjaga komitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan demokrasi. Tetapi kami akan tetap bersuara lantang dan kritis ketika menyangkut kepentingan rakyat,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI, Presiden Prabowo mengaku kerap menerima kritik keras dari anggota Fraksi PDI Perjuangan. Namun, ia menilai kritik tersebut justru menjadi bahan refleksi bagi pemerintah.
“Setiap pemimpin harus mau dikritik, diawasi. Kadang sebelum tidur pilu hati saya, ini anggota PDIP kadang kritikannya keras banget, tapi saya sadar mungkin ada dasarnya,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa kritik tidak selalu bermakna negatif. Menurutnya, kritik dapat menjadi pengingat agar pemerintah tidak keluar dari jalur yang benar dalam menjalankan amanat rakyat.
“Ada pepatah, kalau orang memperingatkan kita, kita tidak suka, tapi dia sebetulnya menyelamatkan kita,” ujar Prabowo. (Asim)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!