Pemerintah Musnahkan 500 Balpres Ilegal, Pengawasan Impor Diperketat

Jakarta, kameranusantara.id - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 500 bal pakaian bekas impor ilegal (balpres) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan ini disaksikan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai bagian dari pengawasan terpadu terhadap perdagangan ilegal. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, impor pakaian bekas dilarang dan pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga ketertiban niaga sekaligus melindungi pelaku usaha dalam negeri dan konsumen.

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penindakan sejak 14 Oktober 2025. Hingga kini, 16.591 bal atau sekitar 85,56 persen dari total 19.391 balpres hasil temuan telah dimusnahkan. Sisa barang bukti dijadwalkan dimusnahkan oleh pelaku usaha yang dikenai sanksi. Temuan puluhan ribu balpres itu merupakan hasil pengawasan gabungan Kemendag, BIN, dan BAIS TNI, dan disebut sebagai yang terbesar sepanjang 2025 untuk kategori pakaian bekas impor. Barang-barang tersebut diduga berasal dari sejumlah negara di Asia Timur.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang menjelaskan, delapan distributor dari 11 gudang telah dikenai sanksi administratif berupa penutupan usaha dan perintah pemusnahan barang. Seluruhnya disebut tidak memiliki izin usaha yang sah. Menurut Moga, langkah ini menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar tidak terlibat dalam perdagangan ilegal. Kemendag bersama aparat terkait akan terus memperkuat koordinasi pengawasan dari hulu hingga hilir. Dinas Perdagangan Jawa Barat turut mengapresiasi penindakan tersebut. Pemerintah daerah menilai pemusnahan terbuka ini sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri tekstil yang sebelumnya menduga barang sitaan berpotensi dijual kembali.

Proses pemusnahan dilakukan melalui insinerasi. Pakaian bekas dicacah terlebih dahulu, lalu dibakar hingga habis menjadi abu, memastikan seluruh barang ilegal benar-benar dimusnahkan. Pemerintah menegaskan, penindakan akan difokuskan pada importir dan distributor besar, dengan tetap melindungi pedagang kecil agar penegakan hukum berjalan adil serta mendukung keberlangsungan industri tekstil nasional. (kls)