Jakarta, kameranusantara.id - Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang Pangan yang berencana membubarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan melebur lembaga tersebut ke dalam Perum Bulog. Transformasi ini juga akan mengubah status Bulog dari perusahaan umum menjadi lembaga negara independen, sejajar dengan Bank Indonesia atau BPJS.
Pernyataan ini disampaikan oleh Khudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), dalam sebuah diskusi yang dikutip Selasa (17/2/2026). Ia menjelaskan bahwa skema baru ini akan menyatukan fungsi regulator dan operator di satu badan, sehingga lembaga baru nantinya akan memiliki peran ganda sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana di sektor pangan.
Empat Opsi Kelembagaan dalam Revisi UU Pangan
Dalam Naskah Akademik RUU Pangan versi 15 September 2025, terdapat empat opsi kelembagaan yang dikaji oleh para penyusun, yaitu:
- Mempertahankan struktur yang ada saat ini
- Memperkuat peran Bapanas
- Menggabungkan Bapanas dan Bulog
- Melakukan transformasi total Bulog sebagai institusi tunggal
Dari keempat pilihan tersebut, opsi ketiga yakni penggabungan Bapanas ke dalam Bulog menjadi rekomendasi utama.
Kritik terhadap Kajian dan Dampak pada Tata Kelola Pangan
Khudori menilai bahwa analisis yang menjadi dasar penggabungan kedua lembaga besar ini masih kurang komprehensif. Pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA) yang digunakan lebih bersifat kualitatif dan kurang didukung data kuantitatif yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa perubahan struktur kelembagaan tidak hanya berimplikasi pada efektivitas birokrasi, tetapi juga menyangkut aspek pengawasan, akuntabilitas, serta keseimbangan antara fungsi regulasi dan pelaksanaan kebijakan pangan di lapangan.
Khudori mendorong agar proses revisi UU Pangan dilakukan dengan keterbukaan dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung penguatan ketahanan pangan nasional, bukan justru melemahkan sistem pengawasan yang ada saat ini. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!