Pemprov Jambi dan Aparat Perkuat Penegakan Hukum terhadap 75 Perkara Pelaku Karhutla

Kameranusantara.id - Gubernur Jambi Al Haris menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemadaman tetapi juga dengan memperkuat penegakan hukum. Hingga pertengahan September 2026, kepolisian telah menindaklanjuti sebanyak 75 perkara karhutla.

"Berdasarkan laporan Gakkum, sebanyak 80 persen lahan yang terbakar itu sengaja dibakar oleh oknum, sedangkan 20 persen sisanya akibat faktor pemicu lain seperti cuaca panas ekstrem," kata Al Haris dikutip dari Antara.

Dari 75 perkara yang ditangani aparat penegak hukum, sebanyak 50 kasus masih berada pada tahap penyelidikan, 15 kasus telah masuk tahap penyidikan, serta 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan data Satgas Karhutla, luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi sejak 1 Januari hingga 13 September 2026 mencapai 2.975,97 hektare. Pemantauan terbaru juga mencatat 134 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah.

Pemerintah Provinsi Jambi bersama Satgas Karhutla terus memperkuat upaya pengendalian melalui jalur darat dan udara. Sebanyak empat unit helikopter water bombing dikerahkan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses sekaligus mempercepat penanganan titik kebakaran.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca (OMC) terus dilakukan untuk mendukung potensi hujan. Selama pelaksanaan OMC, Satgas Udara telah melakukan 41 kali sortie penaburan bahan semai. Penyemaian terakhir dilakukan pada 10 September dan akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan potensi awan hujan yang dipantau BMKG.

Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui pendirian puluhan posko di wilayah yang rawan karhutla. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi tim gabungan dalam melaksanakan pemadaman sekaligus pengawasan.

"Kita juga telah mendirikan 81 posko penanggulangan karhutla, telah dioperasikan dengan melibatkan 7.302 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, dan (BPBD)," paparnya.

Langkah penegakan hukum, pengerahan personel, pemadaman melalui darat dan udara, serta operasi modifikasi cuaca menunjukkan upaya pemerintah daerah bersama unsur terkait untuk memperkuat pengendalian karhutla sekaligus mencegah meluasnya dampak kebakaran.(hni)