Jakarta, Kameranusantara.id - Kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pemblokiran rekening bank yang berstatus dormant atau tidak aktif menuai sorotan dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P., menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena minimnya sosialisasi mengenai syarat dan kriteria pemblokiran.
“Kebijakan PPATK terkait memblokir rekening tidak aktif yang kurang disosialisasikan syarat dan kriterianya telah menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat,” ujar Dolfie dalam keterangannya, Kamis (31/7/2025).
Dolfie mendesak PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera duduk bersama dan memberikan penjelasan resmi kepada publik. Ia menekankan bahwa OJK sebagai pengawas sektor keuangan bertanggung jawab atas perlindungan dana nasabah, sementara PPATK memiliki peran vital dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, kebijakan apapun yang diambil kedua lembaga harus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PPATK dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan dana masyarakat di perbankan.
“Kemenko Polkam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan,” ujar Budi, Rabu (30/7/2025).
Diketahui, sehari sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana telah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara guna membahas polemik yang berkembang.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!