Kameranusantara.id - Gelombang reformasi birokrasi yang didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mulai mengarah ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan siap menjalankan instruksi Presiden apabila diminta mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai.
"Tadi kalau kerjanya enggak benar, suruh copot aja?" ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
"Nanti kita lihat ya. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu ya," imbuhnya.
Purbaya menegaskan keputusan terkait pergantian pejabat eselon I tetap mengikuti mekanisme dan kewenangan yang berlaku di bawah arahan Presiden.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras kepada jajaran Kementerian Keuangan terkait perlunya pembenahan di tubuh Bea Cukai.
Dalam pidatonya di Gedung DPR, Prabowo meminta reformasi di lembaga kepabeanan dilakukan secara serius dan tidak bertele-tele.
"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe," ujar Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut langsung mendapat respons tepuk tangan dari anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.
Sorotan terhadap Bea Cukai semakin menguat di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi dan praktik suap di lingkungan kepabeanan.
Sebelumnya, nama Djaka Budhi Utama juga muncul dalam fakta persidangan kasus dugaan suap impor PT Blueray Cargo yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya memberantas korupsi, pungutan liar, dan praktik penyalahgunaan wewenang yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," tegas Prabowo.
Pemerintah menilai reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor strategis seperti Bea Cukai menjadi langkah penting untuk memperbaiki iklim investasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!