Jakarta, Kameranusantara.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi untuk Papua Barat Daya pada tahun 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Ini bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak,” ujar Maruarar di Sorong, Senin.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi di Papua memerlukan sinergi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan optimal serta tepat sasaran. Oleh karena itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat serta melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk pengusaha muda Papua.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan fisik, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Papua. Dukungan pembiayaan jangka panjang dan berbagai bentuk subsidi terus diperkuat guna mempermudah masyarakat memiliki hunian.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat realisasi program perumahan subsidi di Papua Barat Daya.
"Dengan langkah tersebut, kita menargetkan penyediaan hunian tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat," ujarnya. (*)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!