Kameranusantara.id - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI angkat bicara terkait polemik pelarangan kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut pihaknya menerima informasi bahwa judul maupun isi film tersebut dianggap sensitif sehingga perlu disikapi secara hati-hati agar tidak memicu persoalan di tengah masyarakat. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara detail isi film dokumenter tersebut.
“Kemudian, terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif, dan apa isi filmnya itu saya juga tidak tahu. Namun, kami akan tindak lanjuti di DPR,” kata Puan saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa apabila isi film dinilai berpotensi menimbulkan sensitivitas dan berdampak kurang baik di masyarakat, maka langkah antisipasi perlu dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,” ujarnya.
Puan memastikan DPR akan menindaklanjuti polemik tersebut melalui komisi terkait dengan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang berkaitan.
“Namun harus ditindaklanjuti dengan baik, dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale yang mengangkat isu konflik lahan berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film berdurasi 95 menit tersebut mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Dokumenter itu menyoroti kehidupan masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga proyek food estate dan bioetanol berskala besar.
Melalui visual dan narasinya, film tersebut mengangkat dugaan praktik “kolonialisme modern” di Papua serta menyoroti isu pengamanan proyek investasi yang disebut melibatkan pendekatan militeristik.
Salah satu simbol perlawanan yang ditampilkan dalam dokumenter itu ialah pemasangan “salib merah” oleh masyarakat adat sebagai bentuk penolakan terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!