Kameranusantara.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan regulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang adaptif, inklusif, dan mampu mendorong inovasi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan regulasi tersebut dapat diterbitkan pada tahun ini setelah melalui proses penyempurnaan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Meutya menjelaskan bahwa penyusunan regulasi AI pada dasarnya telah memasuki tahap akhir. Namun, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah masukan yang disampaikan oleh beberapa perusahaan teknologi asal Amerika Serikat guna memastikan aturan yang disusun mampu mengakomodasi perkembangan industri secara optimal.
"Jadi kemarin itu sebetulnya secara draft semua sudah selesai, kemudian ada permintaan dari beberapa perusahaan dari Amerika untuk membahas ulang. Kita lakukan pembahasan ulang kemarin dan sudah kita adopsi masukan-masukan juga agar bagaimana titik tengah antara inovasi dan keterjagaan ini terjadi," kata Meutya di sela acara BRAVO 500 Summit di Jakarta.
Menurutnya, hasil pembahasan tersebut telah menghasilkan draf terbaru yang kini berada dalam proses administrasi untuk memperoleh persetujuan lebih lanjut dari pemerintah.
"Jadi ini sudah ada draft baru lagi yang masuk ke Setneg yang kita harapkan bisa ditandatangani dengan segera," tambahnya.
Regulasi yang tengah disiapkan tersebut tidak hanya mengatur aspek etika penggunaan AI, tetapi juga menjadi bagian dari peta jalan pengembangan kecerdasan buatan nasional. Pemerintah ingin memastikan pemanfaatan AI dapat mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Dalam roadmap tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah sektor prioritas yang akan menjadi fokus pengembangan teknologi AI. Sektor-sektor tersebut diselaraskan dengan program pembangunan nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, keuangan, serta ketahanan pangan.
"Jadi seluruh sektor prioritasnya itu dipilihkan memang yang sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden termasuk ketahanan pangan," jelasnya.
Meutya optimistis regulasi AI dapat segera diterbitkan mengingat seluruh substansi utama telah rampung disusun. Pemerintah berharap tidak ada lagi kebutuhan konsultasi tambahan sehingga proses pengesahan dapat berjalan sesuai target.
"Mudah-mudahan enggak ada lagi permintaan untuk konsultasi ulang. Tapi insya Allah tahun ini kita amat sangat confident karena pada prinsipnya Perpresnya sudah selesai," tuturnya.
Selain regulasi, pemerintah juga terus mendorong penguatan ekosistem AI nasional melalui kolaborasi dengan sektor industri. Salah satunya melalui program BRAVO 500 yang menghimpun perusahaan-perusahaan unggulan untuk menjadi motor penggerak transformasi digital dan pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia.
"Pertama, Bravo 500 ini kan pilihan top 500 industries yang kita harapkan menjadi tulang punggung dari pertama pembangunan artificial intelligence di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap berbagai inovasi teknologi, termasuk AI. Namun demikian, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada upaya mitigasi risiko agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang luas tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Pemerintah juga menekankan pentingnya aspek inklusivitas dalam transformasi digital. Pemanfaatan teknologi AI diharapkan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Melalui regulasi yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem AI yang aman, inovatif, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!