Jakarta, kameranusantara.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tengah mengkaji rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol. Wacana tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Rencana ini tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025–2029 sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyiapkan landasan hukum untuk mekanisme pemungutan PPN di sektor jalan tol, yang selama ini belum tersentuh optimal.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih berupa arah strategis jangka menengah. Hingga kini, belum ada regulasi yang mengatur penerapan PPN pada layanan jalan tol.
Menurutnya, setiap rencana kebijakan akan melalui proses kajian mendalam, termasuk koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi.
Pemerintah menilai perluasan basis pajak penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, menjaga kesetaraan antarjenis jasa, serta mendukung keberlanjutan pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut. Ia akan meminta kajian dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal sebelum kebijakan diputuskan.
Purbaya mengaku belum menerima laporan rinci terkait wacana tersebut dan memastikan akan berkoordinasi dengan DJP untuk menelaahnya lebih jauh. Pemerintah juga menegaskan, jika kebijakan ini nantinya diterapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik. (kls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!