Kameranusantara— Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memperkuat respons terhadap masyarakat terdampak bencana dengan mengoptimalkan jaringan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di berbagai daerah.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan TPK akan diberdayakan untuk membantu keluarga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
TPK yang terdiri atas tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB memiliki posisi penting dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat lapangan. Keberadaan mereka menjadi modal sosial bagi pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada keluarga yang membutuhkan.
Wihaji mengatakan jajaran Kemendukbangga/BKKBN telah melakukan koordinasi dengan kantor perwakilan di berbagai daerah. Laporan kondisi wilayah juga menjadi dasar untuk menentukan bentuk bantuan yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun pola penanganan bencana yang lebih dekat dengan keluarga. Pendampingan di tingkat masyarakat diharapkan mampu membantu keluarga menghadapi dampak bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan.
Kemendukbangga/BKKBN juga menempatkan delapan fungsi keluarga sebagai bagian penting dalam menghadapi situasi bencana. Fungsi tersebut mencakup cinta kasih, agama, sosial budaya, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.
Implementasi fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat membantu keluarga tetap memiliki ketahanan selama berada dalam situasi sulit. Dukungan terhadap keluarga juga penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan fisik, tetapi memiliki kekuatan untuk kembali menjalankan kehidupan setelah bencana.
Perhatian pemerintah turut diarahkan pada aspek psikologis. Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan program trauma healing bagi masyarakat terdampak gempa dan karhutla dengan melibatkan para anggota GenRe.
Selain masyarakat, para penyuluh KB dan pendamping keluarga yang ikut terdampak bencana juga menjadi perhatian. Kemendukbangga/BKKBN melakukan pendataan terhadap penyuluh yang terdampak agar dapat diberikan bantuan dan pendampingan sesuai kondisi masing-masing.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, organisasi, tenaga pendamping, dan masyarakat perlu bergerak secara terpadu agar bantuan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Kehadiran TPK di tengah masyarakat menjadi salah satu bentuk konkret penguatan respons pemerintah berbasis keluarga. Dengan jaringan pendamping yang telah bekerja di berbagai wilayah, bantuan dan edukasi dapat disampaikan secara lebih dekat kepada masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi bencana. Pemerintah mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada keluarga terdampak, baik melalui bantuan langsung maupun dukungan sosial.
Komitmen Kemendukbangga/BKKBN ini melengkapi berbagai langkah pemerintah dalam penanganan bencana di NTT dan karhutla. Penanganan tidak hanya diarahkan pada kondisi darurat, tetapi juga pada pemulihan keluarga dan masyarakat.
Dengan mengoptimalkan TPK, pemerintah memiliki instrumen pendampingan yang dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan, menjaga ketahanan keluarga, dan memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh perhatian negara.
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi bencana.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!